RSS

Arsip Kategori: PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENDIDIKAN DAN PEMBINAAN KELUARGA SAKINAH

PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENDIDIKAN DAN PEMBINAAN KELUARGA SAKINAH

  1. 1. Pendahuluan

Masalah kependudukan dewasa ini semakin mendapat perhatian dari pemerintah dan segenap lapisan masyarakat, mengingat masalah ini merupakan salah satu bidang yang sangat menentukan berhasil tidaknya pembangunan nasional. Hal ini disebabkan karena pada dasarnya penduduk mempunyai fungsi ganda yang sangat strategis, yaitu sebagai obyek dan sekaligus sebagai subyek pembangunan. Sebagai obyek, penduduk dengan segala permasalahannya menjadi sasaran yang dibangun, dibina dan dikembangkan. Sedangkan sebagai subyek, penduduk dengan segala potensi yang dimilikinya merupakan sumber daya dalam pelaksanaan pembangunan. Mengingat strategisnya fungsi ganda penduduk tersebut, maka pemerintah menegaskan bahwa kebijakan kependudukan diarahkan pada peningkatan kualitas penduduk sebagai pelaku utama dan sasaran pembangunan nasional agar memiliki semangat kerja, budi pekerti luhur, penuh dengan keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Pengelolaan kependudukan juga bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup, kecerdasan, ketrampilan, derajat keesehatan dan kesejahteraan dan menciptakan lapangan kerja, serta pemerataan pembangunan dan pendapatan.

Membangun sumber daya penduduk berkualitas tentu tidak akan pernah lepas dari peranan keluarga, karena keluarga merupakan institusi terkecil dalam masyarakat yang merupakan lingkungan pertama dan utama bagi setiap insan yang dilahirkan di dunia. Ini berarti, keluarga memiliki peranan penting dalam mendidik anak dan membimbingnya  menjadi generasi yang tidak saja cerdas dan terampil, tetapi juga berkepribadian dan memiliki ketakwaan kepada Tuhan Yanga Maha Esa. Oleh karena itu, pemerintah kemudian menganggap penting pembangunan keluarga dalam upaya mencetak SDM yang berkualitas. Bukti atas sikap pemerintah ini adalah dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 10 tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan keluarga Sejahtera. Undang-Undang tersebut selanjutnya menjadi acuan semua pihak dalam pengelolaan kependudukan dan penyelenggaraan pembangunan keluarga sejahtera, sehingga memiliki manfaat yang optimal dalam pembangunan berkelanjutan untuk mewujudkan manusia seutuhnya.

Dalam UU No. 10 Tahun 1992, keluarga diartikan sebagai unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami isteri, atau suami isteri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya. Ini berarti dengan memberdayakan keluarga dari banyak aspek (apek ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial budaya, dll) akan memberikan kontribusi yang besar dalam mencetak SDM yang berkualitas karena dalam keluarga yang sejahtera berpotensi memunculkan SDM yang handal dan memiliki semangat kerja yang tinggi jika dibandingkan dengan keluarga yang tidak sejahtera. keluarga sejahtera yang dimaksud disini adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan materiil yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras dan seimbang antara anggota keluarga dengan masyarakat dan lingkungan.

  1. 2. Eksistensi Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan PP No. 10 Tahun 1983 Jo PP No. 45 Tahun 1990 Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 merupakan unifikasi hukum di Indonesia tentang Perkawinan yang didalamnya memuat : dasar perkawinan, syarat-syarat perkawinan, pencegahan perkawinan, batalnya perkawinan, perjanjian perkawinan, hak dan kewajiban suami isteri, harta benda dalam perkawinan, putusanya perkawinan serta akibatnya, kedudukan anak, hak dan kewajiban antara orang tua dan anak, dan lain-lain.

Undang-Undang Perkawinan ini diperuntukan bagi para warga negara Indonesia agar menjadi keluarga tentram dan bahagia, serta bertujuan untuk menjamin cita-cita luhur dari perkawinan melalui enam azas/prinsip yang dominan, yaitu :

1.   Azas Sukarela, tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan material dan spiritual ;

2.   Azas Partisipasi Keluarga dan Dicatat, perkawinan merupakan peristiwa penting maka partisipasi orang tua diperlukan terutama dalam hal pemberian izin sebagai perwujudan pemeliharaan garis keturunan keluarga. Dan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya masing-masing, juga harus “dicatat” menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

3.   Azas Monogami, Undang-Undang ini menganut azas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkan seorang suami dapat beristeri lebih dari seorang. Khusus bagi Pegawai Negeri Sipil diatur dalam PP Nomor 10 Tahun 1983 Jo. PP Nomor 45 Tahun 1990 ;

4.   Azas Perceraian Dipersulit, karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka mempersulit terjadinya perceraian dikedepankan. Perceraian merupakan perbuatan halal yang dibenci Allah AWT. karena imbas negatif dari perceraian ini begitu banyak selain pada anak dari hasil perkawinan juga secara umum berdampak pada masyarakat ;

5.   Azas Kematangan Calon Mempelai, calon suami isteri harus sudah matang baik jiwa maupun raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan ;

6.   Azas Memperbaiki Derajat Kaum Wanita, hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kewajiban suami, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat ;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menganut azas monogami, yaitu pria hanya mempunyai seorang isteri dan seorang wanita hanya mempunyai seorang suami. Namun demikian hanya apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan Pengadilan, seorang pria dimungkinkan beristeri lebih dari seorang apabila ajaran agama yang dianutnya mengizinkan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Peraturan Pemerintah  Nomor 10 Tahun 1983 Jo. PP No. 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil diterbitkan dan disebarkan di tengah-tengah masyarakat ditujukan agar setiap Pegawai Negeri Sipil menyadari apa yang menjadi hak dan kewajibannya dalam kedudukannya sebagai Abdi Negara dan Abdi Masyarakat.

Pegawai Negeri Sipil, karena kedudukannya harus menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dalam bertingkah laku. Diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo. PP No. 45 Tahun 1990 tersebut antara lain dimaksudkan untuk menciptakan kehidupan kekeluargaan pada Pegawai Negeri Sipil yang tenteram dan serasi, sehingga dengan demikian peran aktif dan dharma bhaktinya tidak banyak diganggu oleh masalah-masalah kekeluargaan.

Adanya Peraturan Pemerintah ini sebenarnya merupakan pengejawantahan atas azas-azas yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagai sosio-yuridis control terhadap Pegawai Negeri Sipil yang merupakan Abdi Negara dan Abdi Masyarakat, juga sebagai perlindungan hak dan kewajiban bagi para Pegawai Negeri Sipil sendiri.

Adanya aturan tersebut bukan untuk mempersulit kehendak seorang Pegawai Negeri Sipil untuk melakukan perkawinan, perceraian, ataupun polygami tetapi justeru sebagai aturan yang dapat memberikan rasa keadilan dan kemaslahatan.

  1. 3. Peran Strategis Pemerintah Dalam Pendidikan Dan Pembinaan Keluarga Sakinah Di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Dalam pembangunan keluarga sakinah, upaya-upaya yang digalakkan oleh pemerintah daerah ditujukan kearah optimalisasi pelaksanaan fungsi keluarga, karena  pembangunan keluarga sakinah itu sendiri tidak terlepas dari rangkaian upaya mewujudkan keluarga sejahtera lahir dan batin. Fungsi – fungsi keluarga, yaitu  fungsi keagamaan, fungsi sosial budaya, fungsi cinta kasih, fungsi perlindungan, fungsi reproduksi, dan fungsi pelestarian lingkungan.

Optimalisasi fungsi keluarga merupakan upaya yang sangat strategis dalam membangun keluarga sejahtera dan menciptakan SDM yang berkualitas. Karena dengan optimalisasi fungsi keluarga, sebenarnya keluarga telah diberdayakan dari banyak sisi dalam kelangsungan hidupnya. Sehingga jika sebelumnya upaya mewujudkan SDM yang berkualitas selalu terhambat oleh kelemahan keluarga dalam aspek-aspek tertentu, kekurangannya telah dapat diatasi dengan upaya optimalisasi ini. Membangun SDM yang berkualitas artinya disamping memiliki kemampuan teknis, pengetahuan dan kemampuan bersaing yang sukup, memang tidaklah sederhana. Banyak pihak yang harus terlibat sehingga upaya pembangunan keluarga sejahtera dalam rangka membangun SDM yang berkualitas harus dilakukan secara terpadu dan terencana. keterpaduan dengan perencanaan yang matang ini penting, mengingat hanya dengan keterlibatan berbagai sektor terkait (seperti Depag, BKKBN, Depkes dan lain- lain) maka penanganan program akan dapat lebih diintensifkan. Jika penanganannya telah dapat diintensifkan dan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing keluarga, maka hasilnya akan signifikan dalam melahirkan SDM yang berkualitas.

Dengan demikian, dalam mewujudkan pembangunan keluarga sejahtera tidak akan pernah terlepas dari upaya optimalisasi fungsi – fungsi keluarga ini. Secara lebih konkrit, upaya optimalisasi tersebut dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

Pertama, optimalisasi pelaksanaan fungsi keagamaan, sosial budaya, cinta kasih dan perlindungan, dengan cara meningkatkan ketahanan keluarga. Ketahanan keluarga yang dimaksud adalah kondisi dinamis suatu keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta kemampuan fisik (materiil) dan psikis  (mental spiritual) guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarga untuk hidup harmonis dalam taraf yang lebih baik.

Kedua, optimalisasi pelaksanaan fungsi reproduksi dalam keluarga. Dilakukan dengan efektif dan efisien sehingga keluarga dapat mengenal dan menerapkan prinsip-prinsip reproduksi sehat. Seperti pendewasaan usia perkawinan, pengaturan kelahiran dan menghindari kontak seks bebas. Upaya ini dilakukan dengan kegiatan berupa akselarasi Keluarga Berencana, Gerakan keluarga Sejahtera Sadar HIV/ AIDS, dan sebagainya.

Ketiga, Optimalisasi fungsi ekonomi. Pemerintah secara lebih serius mengupayakan agar keluarga mempunyai fondasi ekonomi yang kokoh melalui berbagai pemberdayaan dalam bidang ekonomi. Karena disadari bahwa dengan kondisi ekonomi yang kokoh, keluarga akan mampu melaksanakan fungsi – fungsi keluarga yang lainnya.

Upaya optimalisasi pelaksanaan fungsi  keluarga memiliki kontribusi positif dalam mencetak generasi masa depan yang tidak saja cerdas dan terampil, tetapi juga berkepribadian luhur dan bertaqwa. Sehingga tidaklah salah jika kita semua perlu terus berupaya untuk membangun keluarga sejahtera demi kebesaran dan kejayaan bangsa di kemudian hari.

  1. 4. Penutup

Pemerintah Daerah akan terus berupaya untuk semakin meningkatkan kesadaran akan pentingnya pembinaan keluarga sakinah di Kabupaten Kutai Kartanegara. Berdasarkan fakta-fakta atau temuan di lapangan seperti Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang semakin tak terkendali bahkan kasus pencabulan atau pemerkosaan dan trafiking pada remaja serta anak di bawah umur, umumnya disebabkan oleh bangunan keluarga yang kurang kuat, rapuhnya pondasi agama, minimnya pemahaman pasangan suami istri terhadap fungsi dan peran masing-masing dalam keluarga, serta menejemen konflik yang buruk.

Kenyataan ini, sangatlah memprihatinkan mengingat keluarga adalah lembaga sosial paling dasar dan utama dalam mencetak dan membentuk anggota masyarakat yang berkualitas serta merupakan lembaga ketahanan moral, etika dan akhlak mulia. Baik buruknya suatu bangsa dapat dimulai pembentukannya dari lembaga keluarga, selain itu keluarga juga sebagai tempat pendidikian, pemenuhan hak-hak dasar dalam pengembangan potensi diri serta menjadi tempat yang aman dari gangguan internal maupun eksternal bagi anggota keluarga. Oleh karena itu, perlu pendidikan dan pembinaan kepada keluarga atau masyarakat yang mengalami konflik agar dapat menemukan solusi dari berbagai permasalahannya, sehingga dapat kembali menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah.

 
 
Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.